Sambut Mahasiswa Baru, BEM ITS Buka Posko Keringanan SPP dan SPI

Suarasurabaya.net| Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya membuka Posko Keringanan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) dan SPI (Sumbangan Pengembangan Institusi).

Sesuai namanya, posko ini hanya ditujukan bagi para mahasiswa baru (Maba) 2007 yang berasal dari keluarga dengan latar belakang tingkat ekonomi tergolong lemah. Sehingga tidak mampu atau kesulitan melakukan pelunasan pembayaran SPP maupun SPI saat daftar ulang.

"Posko seperti ini selalu kami buka tiap tahun saat daftar ulang mahasiswa baru, untuk membantu meringankan beban para mahasiswa baru yang memang benar-benar tidak mampu," tutur NUR CHOLIS DWI SAPUTRO, Presiden BEM-ITS di posko yang dibuka di depan gedung Plaza Dr Angka kampus ITS.

Dalam rilis Humas ITS yang diterima suarasurabaya.net, disebutkan, bantuan yang ditawarkan oleh BEM-ITS atas persetujuan dari pihak rektorat ini adalah memberikan keringanan waktu atau penundaan waktu pelunasan SPP dan SPI.

"Pembayaran SPP dan SPI yang seharusnya dilunasi saat awal semester gasal ini, bisa diringankan dengan mengangsur hingga batas waktu tertentu," jelas mahasiswa jurusan Teknik Mesin ini.

Namun, saat ini masih belum ditentukan batas waktu untuk pelunasannya. Semua laporan dari mahasiswa ataupun orang tua mahasiswa yang sudah diterima di posko ini akan langsung diteruskan ke Pembantu Rektor (PR) III dan II untuk mendapat persetujuan. Selanjutnya diserahkan ke Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

Namun, menurut NUR CHOLIS, tak semua laporan mahasiswa bisa diterima begitu saja dengan alasan ekonomi tak mampu. Tapi juga harus bisa menyerahkan sejumlah bukti tertulis yang menjelaskan kondisi ekonomi keluarganya memang tidak mampu.

Antara lain dengan surat keterangan dari kelurahan atau desa tempat domisili orang tua mahasiswa, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua, rekening listrik dan PDAM yang terakhir, fotokopi ijazah SMA, serta fotokopi KTP mahasiswa yang bersangkutan.
"Selain itu, juga harus menyertakan surat pengajuan keringanan untuk pembayaran SPP dan SPI ini," imbuhnya.

Sejak dibuka pada 3 Agustus lalu, hingga kemarin, sudah ada 57 laporan mahasiswa yang dianggap memenuhi persyaratan untuk diajukan ke PR II dan III. Jumlah itu, di luar laporan yang langsung diserahkan sendiri oleh masing-masing orang tua mahasiswa ke rektorat.

Rencananya, posko keringanan ini akan dibuka hingga 10 Agustus besok. Meski pendaftaran ulang baru akan ditutup pada 12 Agustus mendatang.(ipg)

Teks Foto:
- Suasana posko BEM-ITS yang didatangi para orang tua mahasiswa baru yang meminta keringanan pelunasan biaya SPP dan SPI.
Foto: Dok. Humas ITS

20% Pendidikan Tidak Terealisasi, BEM Surabaya Aksi Jalan Mundur

Suarasurabaya.net| Pendidikan Indonesia belum merdeka karena pemerintah tidak mampu merealisasikan anggaran 20% untuk pendidikan pada APBN 2008. Dalam pidato kenegaraan, Kamis (16/08), Presiden SUSILO BAMBANG YUDHOYONO menyatakan pemerintah hanya bisa mengalokasikan Rp 48,3 triliun untuk pendidikan.

Pidato kenegaraan Presiden SUSILO tersebut disambut aksi mahasiswa BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Surabaya dengan berjalan mundur di perempatan depan Balai pemuda. ANANG YUSTISIA Sekjen BEM Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga pada MARTHA reporter Suara Surabaya, mengatakan, aksi jalan mundur itu menunjukkan pendidikan Indonesia dari waktu ke waktu berjalan semakin mundur, karena belum mampu merealisasikan anggaran 20% dalam APBN.

Gabungan mahasiswa dari BEM Universitas Airlangga, ITS dan Universitas Negeri Surabaya juga menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, pendidikan gratis dan menolak badan hukum pendidikan. (tin)

Satrio: RUU BHP Sudah Final

Rabu, 20 Juli 2005

JAKARTA -- Kendati mendapat penolakan keras dari elemen mahasiswa, Depdiknas bersikukuh akan menggolkan Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) menjadi UU. Dirjen Dikti, Satrio Soemantri Brodjonegoro, menyatakan draf RUU BHP sudah mendekati tahap final. Kata Satrio, takkan ada lagi perubahan substansial pada RUU yang dituding mengusung komersialisasi pendidikan itu.

Andai harus ada penyempurnaan, lanjut Satrio, hal itu hanya sebatas redaksional RUU-nya saja. Terutama sekali menyangkut perbaikan pada bahasa hukum-nya. Depdiknas, kata dia, menargetkan RUU ini disyahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir tahun ini. ''RUU ini sudah selesai. Tidak perlu ada perubahan-perubahan penting lagi,'' tutur dia kepada Republika, Selasa (19/7).

Menanggapi kritik dari para mahasiswa, Satrio menyatakan kemungkinan besar mereka tidak mengerti substansi dari RUU BHP. Para mahasiswa ini, kata dia, kerap kali hanya memperoleh informasi sepotong-sepotong, lalu buru-buru melontarkan statement. Kata Satrio, tidak benar bahwa RUU BHP mengusung privatisasi atau komersialisasi pendidikan.

''RUU ini tidak ada sangkut pautnya dengan privatisasi. Ini hanya membahas perubahan bentuk kelembagaan saja,'' papar dia. Ia menyesalkan kecaman yang dilakukan elemen mahasiswa. Menurutnya, penolakan yang diusung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia itu tidak mewakili suara seluruh mahasiswa. ''Mungkin cuma oknum saja,''.

Contoh kekeliruan mahasiswa ini, kata dia, adalah tudingan bahwa pemerintah tak lagi membiayai institusi pendidikan yang telah berstatus Badan Hukum Pendidikan Tinggi (BHPT) atau Badan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah (BHPDM). ''Kata siapa?,'' sergah Satrio. ''Kita tetap melakukan itu sesuai tugasnya,'' lanjut dia lagi.

Akhir pekan lalu, dua puluh BEM se-Indonesia menggelar lokakarya nasional di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Jatinangor. Mereka sepakat menolak RUU BHP dan menelurkan 12 rekomendasi. Para mahasiswa menilai, lewat RUU BHP pemerintah seperti hendak melepas tanggung jawab pembiayaan pendidikan. RUU BHP juga membuka peluang komersialisasi pendidikan (Republika 18/7).

Lokakarya diikuti perwakilan mahasiswa Unpad, ITB, IPB, UNS, UPI, UI, UNY, Polban, Unila, Unair, Unand, Unsri, UNJ, Unnes, Undip, UNP, UGM, STT Telkom dan UMY. Usai lokakarya, mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung.

(imy )

Sumber: Republika